Pelantikan digelar hari ini di ruang sidang paripurna, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Pelantikan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto serta jajaran menteri kabinet.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang persetujuan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) menjadi Undang-Undang (UU).

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Korps Polisi Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantanu, Rabu (5/7/2023). Firman membeberkan jumlah kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE) saat ini masih harus ditambah.

Rapat Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah perusahaan pelat merah melalui aksi korporasi rights…

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi merupakan langkah yang tidak tepat. Pasalnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, sejatinya pemerintah seharusnya lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat agar daya…

PT PLN (Persero) memastikan tidak ada lagi krisis pasokan batu bara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) setelah PLN melakukan beberapa langkah pengamanan berlapis.

Dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian BUMN, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI berharap dengan holdingisasi dan restrukturisasi yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dapat terlihat hasil kinerjanya…

Komisi VI DPR RI melakukan lawatan ke PT Barata Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung program restrukturasi yang dijalankan PT Perusahaan Pengelola Aset ( Persero) kepada Barata Indonesia.

Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui suntikan APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp106 triliun kepada perusahaan BUMN.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, perlu adanya aturan khusus saat libur Lebaran 2021 yang tidak dilarang pemerintah. Pasalnya, ia menilai di setiap usai liburan, pertumbuhan kasus Covid-19 bertambah pesat.