Pagu Anggaran Tahun 2027 Disetujui, Kemenko Perekonomian Siap Perkuat Koordinasi Kebijakan Ekonomi

ECONOMIC ZONE - Menghadapi dinamika perekonomian global dan tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, diperlukan koordinasi kebijakan yang efektif guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan upaya tersebut, Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional melalui dukungan anggaran yang memadai bagi Kementerian dan Lembaga.

“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada Rapat Kerja Rencana Kerja dan Anggaran bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/06).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah tersebut menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahannya bagi tujuh Kementerian Koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Dengan begitu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memperoleh total pagu anggaran untuk tahun Anggaran 2027 sebesar Rp664 miliar.

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI atas persetujuan pagu anggaran yang telah diberikan. Dukungan anggaran tersebut akan menjadi landasan bagi Kemenko Perekonomian dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional serta mendukung berbagai program prioritas Pemerintah.

Selanjutnya, pagu anggaran yang telah disetujui akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Perekonomian pada Tahun Anggaran 2027. Melalui dukungan anggaran tersebut, Kemenko Perekonomian akan terus mengawal berbagai agenda transformasi ekonomi nasional guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju target Indonesia Maju.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta para Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI.