Bahas RUU P2APBN: Menkeu Inflasi Pangan Indonesia Sempat Melonjak ke 10,3% yoy

ECONOMIC ZONE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran DPR RI atas terselenggaranya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2024 dengan lancar, konstruktif, dan substantif.

“Atas nama pemerintah, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran yang telah mewakili seluruh fraksi dan seluruh komisi DPR RI di dalam pembahasan RUU P2APBN yang dapat dilaksanakan secara lancar dan juga tetap konstruktif dan substantif, sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan Insya Allah tahap pertama dalam pembahasan RUU ini,” ungkap Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta pada Selasa (19/08).

Dari sisi alam, el nino yang terjadi menyebabkan harga pangan dunia khususnya beras melonjak tinggi dan mendisrupsi produksi beras di berbagai negara. Pemerintah mencatat bahwa inflasi pangan Indonesia sempat melonjak ke 10,3% yoy meskipun headline inflation di 3,1% yoy.

"Sekali lagi APBN menjadi instrumen yang diandalkan oleh semua pihak di dalam menjaga masyarakat dan perekonomian agar tidak mengalami shock terlalu besar yang menimbulkan potensi gejolak sosial, politik dan bahkan ekonomi," tandas Menkeu.

Melalui respons APBN yang tepat dan terukur, perekonomian nasional berhasil pulih secara bertahap dan bahkan mengalami perbaikan memasuki triwulan II Tahun 2024. Hal ini tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak 2016.

Menkeu juga mengapresiasi saran, kritik, dan rekomendasi dari seluruh fraksi DPR RI sebagai bentuk sinergi dalam membangun tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dan BPK sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik.

“RUU P2APBN bukan hanya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban formal yang diatur oleh undang-undang atas pertanggungjawaban pemerintah, namun secara substansi adalah penting menjadi bentuk komitmen pemerintah di dalam membangun tata kelola dan fondasi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,” ungkap Menkeu.

Selanjutnya, dengan persetujuan seluruh fraksi dalam Badan Anggaran DPR, RUU P2APBN 2024 kini siap dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam sidang paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.