ECONOMIC ZONE - Penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun hingga 27 Oktober 2026. Angka tersebut disalurkan kepada 4,24 juta debitur dan telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kredit program tidak hanya bertujuan memberikan pembiayaan bersubsidi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional,” ujar Airlangga dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10).
Dari total penyaluran tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp265,9 triliun kepada 4,12 juta debitur atau setara 90,1% dari target 2026. Porsi KUR terhadap total kredit UMKM juga meningkat menjadi 30,6%, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7%.
Pemerintah mencatat sekitar 68% pembiayaan kredit program mengalir ke sektor produktif, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,14%. Ke depan, pemerintah akan memperkuat pembiayaan produktif, mendorong UMKM naik kelas, serta meningkatkan integrasi data dan digitalisasi. Kredit Program Perumahan juga ditargetkan mencapai Rp50 triliun.
Selain itu, Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8%, tanpa agunan tambahan, serta dilengkapi pendampingan usaha. Airlangga menegaskan, keberhasilan kredit program tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat.
“Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” tegasnya. (nck)
Komentar