EKA
Jumat, 13 November 2020 - 15:03 WIB

Saham Garuda Indonesia Melesat Didukung Sentimen Holding Pariwisata

Foto/Dok-Garuda/ECONOMICZONE
Foto/Dok-Garuda/ECONOMICZONE
Dummy

ECONOMIC ZONE - Harga saham maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melesat 15,28 persen di level Rp332/saham dengan nilai transaksi Rp218,3 miliar dan volume perdagangan 681,7 juta saham pada perdagangan sesi I, Kamis (12/11). Sedangkan pada penutupan perdagangan, Saham Garuda Indonesia tertinggi berada di posisi Rp350, posisi terendah Rp282 dan ditutup pada Rp318. Saham Garuda Indonesia mencatatkan volume perdagangan 1.096.503.100 dengan nilai 356.829.147.400 sebanyak 52.094 kali.

Dalam sepekan terakhir saham GIAA naik 37,19 persen, sebulan naik 44,35%, dan 6 bulan terakhir melesat 105% dengan kapitalisasi pasar Rp 8,59 triliun. Hari ini asing mencatatkan net sell atau jual bersih saham Garuda Rp 4,22 miliar sehingga penguatan saham didorong aksi beli investor domestik. Sementara saham GMFI juga ‘loncat’ 13,25% di level Rp 94/saham dengan nilai transaksi Rp 17,8 miliar dan volume perdagangan 192 juta saham.

Saham Garuda pada pekan lalu juga sempat terkerek dengan kabar bahwa ustaz Yusuf Mansur yang baru melepas sebagian keuntungan di saham PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) akan masuk ke saham Garuda. Saham Garuda menguat secara fundamental terjadi antara lain karena rencana Menteri BUMN, Erick Thohir membentuk holding penerbangan (aviasi) dan pariwisata dengan salah satu anggotanya Garuda Indonesia.

“[Dalam tahap] Persetujuan pemerintah… Iya [selesai akhir tahun],” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dilansir dari CNBCIndonesia, Jumat (13/11).

Holding ini nantinya akan dipimpin oleh PT Survai Udara Penas (Persero) alias Penas. Beberapa perusahaan yang akan di holding ini antara lain Garuda Indonesia, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Angkasa Pura I dan II, dan PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Holding disebut-sebut akan melibatkan PT Pelita Air Services (Pelita Air) dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav).

Selain sentimen positif, Garuda Indonesia sempat diterpa pemberitaan dugaan skandal korupsi pemesanan pesawat jenis Bombardier. Serious Fraud Office (SFO) alias lembaga penyidik tindak pidana pasar keuangan Inggris melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi Bombardier dan Garuda terkait pemesanan pesawat pabrikan Kanada tersebut. Otoritas Inggris ini turun tangan mengingat saham Class B Bombardier tercatat di Bursa London Stock Exchange (LSE).

“Sehubungan dengan pemberitaan mengenai lembaga anti korupsi Inggris (Serious Fraud Office), Garuda Indonesia akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan sehubungan dengan dugaan suap kontrak penjualan pesawat Bombardier pada periode tahun 2012 lalu. Garuda Indonesia juga secara aktif akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna memastikan dukungan penuh Perusahaan atas upaya penegakan hukum kasus tersebut,” kata Irfan.

Dukungan Garuda Indonesia terhadap upaya penegakan hukum ini selaras dengan mandat yang diberikan Pemerintah untuk terus memperkuat implementasi Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas bisnis Perusahaan.

Dalam keterbukaan informasi, Garuda Indonesia menyatakan tidak terlibat secara langsung terhadap proses penyelidikan tersebut, sehingga dalam hal ini Perseroan tidak mendapatkan informasi secara resmi mengenai latar belakang dan perkembangan dari dugaan tersebut Lebih lanjut sehubungan dengan dugaan tersebut. “Perseroan dalam hal ini akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna memastikan dukungan Perseroan atas upaya penegakan hukum kasus tersebut. Dukungan Perseroan terhadap upaya penegakan hukum ini selaras dengan mandat yang diberikan Pemerintah kepada kami untuk terus memperkuat implementasi Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas bisnis Perseroan,” kata PV Corporate Secretary, Mitra Piranti dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada informasi atau kejadian penting yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh pemeriksaan yang dilakukan SFO. Lembaga ini tengah menyelidiki dugaan penyuapan dan korupsi terkait kontrak dan pesanan Garuda.

“Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindak-lanjutan masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN. Dan, kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (KPK, Kumham, dan Kejaksaan) dalam penanganan kasus Garuda. Kumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir.

Melansir Aerotime, Garuda disebutkan telah mengoperasikan 18 jet regional Bombardier CRJ-1000. Adapun kesepakatan untuk memperoleh pesawat tersebut diselesaikan selama Singapore Airshow pada Februari 2012. Kala itu, maskapai pelat merah setuju untuk memperoleh enam pesawat CRJ-1000 dengan opsi untuk menerima pengiriman 12 jet tambahan. Kesepakatan antara kedua belah pihak mencapai US$ 1,32 miliar dengan harga jual. Garuda Indonesia lantas menerima pengiriman jet regional pertama buatan Kanada pada Oktober 2012. Adapun Bombardier telah mengirimkan CRJ-1000 terakhirnya pada Desember 2015 lalu.

“Karena ini adalah investigasi langsung, SFO tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut,” demikian pernyataan singkat SFO.

Erick Thohir mengaku akan bersikap koperatif terkait perkembangan kasus tersebut. BUMN, kata dia, akan berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam membantu penanganan kasus Garuda Indonesia.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Garuda. Kemenkumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance,” katanya. (*)

Diolah dari CNBC dan berbagai sumber

Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
02/09/2026 06:08 WIB
Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Ikuti Akad Kredit Massal Bank Jakarta
Bank Jakarta menggelar Akad Kredit Massal bagi 100 pedagang di Pasar Induk Kramat Jati.
 
Nasional
01/09/2026 20:33 WIB
Dorong UMKM Naik Kelas, Bank Jakarta Salurkan Pembiayaan Pasar Rp326 Miliar
Bank Jakarta mencatatkan realisasi pembiayaan kepada pedagang pasar di berbagai wilayah Jakarta dengan total outstanding mencapai sekitar Rp326 miliar kepada 2.388 debitur hingga Juni 2026.
 
Nasional
01/09/2026 16:27 WIB
Dampak Positif Restrukturisasi, Emiten Konstruksi BUMN Catat Perbaikan Kinerja di Tengah Proses Merger
Berdasarkan laporan kinerja, sejumlah emiten pelat merah menunjukkan perbaikan performa yang signifikan. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang kuat, sementara PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) juga membukukan kenaikan laba bersih.
 
Nasional
01/09/2026 15:50 WIB
Kemenhut Terapkan Manajemen Risiko Pendakian Gunung Hadapi Puncak Kemarau
Penutupan sementara (risiko tinggi) diterapkan pada kawasan dengan tingkat kerentanan karhutla tinggi, meliputi pendakian Gunung Semeru (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Tambora, TN Manusela, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Gunung Gede Pangrango,…
 
Nasional
01/09/2026 13:41 WIB
OJK PERKUAT PEMBIAYAAN UMKM MELALUI PEMANFAATAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN
Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah.
 
Nasional
01/09/2026 11:23 WIB
Resmi! Wapres Gibran Mulai Persiapan Berkantor di Ibu Kota Nusantara
Sebagai bentuk transparansi dan untuk meningkatkan antusiasme publik, kawasan Istana Wakil Presiden juga sempat dibuka untuk kunjungan masyarakat umum atas arahan langsung dari Wapres Gibran.
 
Nasional
01/09/2026 10:42 WIB
SATGAS PASTI HENTIKAN KEGIATAN YWWSDC DAN RTHAE TERKAIT DUGAAN INVESTASI ILEGAL ASET KRIPTO
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran investasi yang mengatasnamakan perusahaan asing atau mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK.
Ad Placholder