DPR: Hasil Kinerja Restrukturisasi BUMN Diharapkan Terlihat pada 2022

ECONOMIC ZONE - Dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian BUMN, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI berharap dengan holdingisasi dan restrukturisasi yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dapat terlihat hasil kinerjanya pada tahun 2022. Saat ini Komisi VI DPR RI sudah menyesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN, mengingat sudah 19 tahun UU Nomor 19 Tahun 2003 BUMN belum pernah diamandemen.

“Kita akan membahas secara sistemik antara hal yang dilakukan Kementerian (BUMN) dengan roadmap holdingisasi atau restrukturisasi. Sementara kita juga menyiapkan 19 tahun RUU BUMN yang belum pernah diubah atau diamandemen. Tentu keinginan Komisi VI DPR RI dengan holdingisasi dan restrukturisasi ini, tahun 2022 akan sudah mulai terlihat kinerja, baik yang menyangkut benefit korporasinya ataupun agent development-nya,” kata Aria Bima saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Dalam rapat kerja tersebut juga dilakukan pembahasan yang menyangkut permasalahan yang dihadapi PT Garuda Indonesia, namun pendalaman pembahasan mengenai persoalan maskapai Garuda disepakati dan diputuskan untuk dilakukan secara tertutup.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya mengatakan bahwa proses PKPU sudah berjalan dan masih ada pengunduran waktu hingga 60 hari. “Sementara posisi lessor kita sudah dapat dukungan empat lessor dan yang masih progres 35 lessor yang sedang kita dorong supaya bisa mayoritas mendukung restrukturisasi,” ungkap Erick.

Erick menyampaikan, yang menjadi good news atau berita baiknya adalah keempat lessor yang sudah menyetujui itu adalah empat lessor besar. “Secara persentase kalau kita bisa mendapatkan tiga tambahan lessor maka artinya mayoritas lessor menyetujui. Sisa yang banyak itu kecil-kecil lessornya. Kita terus fokus pada negosiasi dengan para lessor. Inilah kenapa pentingnya payung hukum di PKPU. Momentum ini, kita akan dorong supaya terjadi perbaikan sistem yang ada di Garuda,” tutur Erick.