Kolom Opini : Leadership Penanganan Covid-19

ECONOMIC ZONE -Belum lama ini, beredar sebuah foto berisi sekumpulan warga mengenakan masker berada di dalam transportasi kereta. Lalu, foto yang lebih ironis, membandingkan lalulintas di Indonesia yang masih macet padahal sudah terjangkit Corona sementara   negara-negara lain yang terjangkit virus corona seperti Singapura, Cina, Amerika, Italia, Inggris, tampak lengang.

Beragam narasi pembelaan muncul terkait foto-foto yang memperlihatkan masyarakat negeri ini masih tetap beraktifitas di luar rumah. Namun ada satu benang merah yang bisa menjawab mengapa masyarakat di negeri ini masih mengabaikan anjuran work form home atau social distancing di tempat umum: hilangnya kepemimpinan di negeri ini.

Sesungguhnya, pandemi Covid-19 ini menjadi potret nyata bagaimana seharusnya seorang pemimpin  hadir dan mengelola konstituennya. Sebelum pandemik Corona menyerang negeri ini, kita dipertontonkan bagaimana para pemimpin formal maupun informal terlihat begitu acuh. Tak sedikit yang justru menyepelekan dengan melontarkan candaan yang sesungguhnya tak lucu. 

Kini, nasi sudah menjadi bubur. Hingga Senin (6/4), akibat Covid-19 jumlah yang dirawat mencapai 2.090 orang,  meninggal 209 orang  dan sembuh 192 orang. Laju pertumbuhan positif Covid-19 ini pun diyakini akan terus bertambah jika masyarakat mengabaikan imbauan pemerintah dan pemimpin negeri ini tidak bertindak tegas sambil memberi teladan.

Leadership

Dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang, kepemimpinan seorang kepala negara menjadi kunci untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Rasanya kita perlu berkaca pada negara seperti Cina, Singapura, Arab Saudi, Jerman, Vietnam, dan Malaysia. Setidaknya, negara-negara tersebut mampu bergerak cepat dalam mengidentifikasi warganya yang positif Covid-19 serta mampu menekan tingkat kematian.

Misalnya langkah Pemerintah Cina, yang sudah berhasil menjinakkan Virus Corona, Jumlah kesembuhan paling besar mencapai 59.432. China yang dinilai sigap menghadapi isu pandemi. Dengan menerapkan lima  kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona, yakni  1) Kecepatan dan Akurasi, 2) Keputusan Tepat di Waktu Tepat, 3) Penggunaan Big Data dan Teknologi, 4) Kerja Sama Semua Pihak, 5) Keterbukaan Informasi.

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling berhasil melawan virus Corona dengan mengambil sejumlah kebijakan tegas untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut, tanpa kasus kematian. Sedangkan Vietnam menyatakan berhasil melawan Covid-19, semua pasien yang terinfeksi Covid-19   berjumlah 16 orang, telah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Ketegasan yang sama dilakukan Singapura yang berhasil melawan penyebaran virus Corona sehingga menekan jumlah kematian. Kesiapan Pemerintah Singapura sudah dimulai sejak Imlek Februari 2020.

Perdana Menteri India,  Narendra Modi juga sangat tegas melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Keputusan lockdown diambil Modi setelah India mencatat 469 kasus positif  Covid-19 dengan 10  orang meninggal. Walau agak terlambat, Malaysia melakukan lockdown sejak 18 Maret - 14 April 2020 dan melakukan beberapa tindakan tegas agar masyarakat Malaysia mematuhi lockdown. Kementerian Kesehatan Malaysia telah menyiagakan 3.585 tempat tidur di 34 rumah sakit.

Sebaliknya, Italia menjadi negara dengan pasien kedua tertinggi karena pada awalnya menganggap sepele dan telat menerapkan lockdown. Korban meninggal akibat virus Corona  menjadi 10.779 orang (30/3/2020). Sedangkan Prancis korban meninggal otal korban meninggal karena virus corona di Prancis diperkirakan menjadi 7.560 orang (4/4/2020)

Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Joko Widodo mewanti-wanti tidak akan melakukan lockdown menghadapi pandemi Covid-19 dengan alasan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan berbeda-beda. Presiden menilai menjaga jarak antarmanusia adalah kebijakan yang paling pas di Indonesia. Data menunjukan korban yang terpapar maupun meninggal terus bertambah banyak. Terlebih melihat budaya dan kedisiplinan masyaraat yang cukup rendah. Langkah apa yang harus diambil pemerintah, tetap menolak lockdown?

Banyak pihak seperti dokter, aktivis dan masyarakat meminta Pemerintah memberlakukan lockdown. Keputusan ada di tangan Presiden Jokowi sebagai  Panglima tertinggi sebagai amanah UUD Dasar 1945. Apapun kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah, tetaplah pertimbangan utama adalah alasan kemanusia atau keselamatan rakyat Indonesia Bagaimana dengan Indonesia dalam penanganan pandemik yang semakin meluas saat ini?

Presiden pemilik kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan rakyat Indonesia dalam penanggulangan bencana.  Disamping itu, pemerintah perlu terbuka memberikan informasi secara jujur kepada masyarakat terkait informasi Covid-19, Pemerintah harus dapat memberikan keyakinan bahwa apapun kebijakan yang diambil adalah yang terbaik  bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar tidak ada kepanikan atau teror ditengah situasi yang tidak menentu saat ini. Informasi yang jujur dan jelas akan menciptakan kepercayaan dan meningkatkan solidaritas sosial sebagai bangsa yang dapat menjadi kekuatan dalam pemberantasan virus Covid-19.

Diatas semuanya, semua langkah harus didasarkan untuk  keselamatan mananusia, walau tidak dapat dibantah bahwa kestabilan ekonomi juga penting. Disinilah kematangan leadership presiden sebagai kepala negara untuk memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat dan terbaik bagi masyarakat. Harapannya kebijakan dan langkah yang diambil paling minimal resikonya bagi masyarakat. Kepemimpinan yang bertanggungjawab dibutuhkan dalam penanganan Covid-19. Gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang selama ini soft power ditantang untuk lebih tegas terah dan solutif.

Pernyataan dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak berubah-ubah. Bahkan berbeda-beda antara presiden, para menteri, dan juga influencer. Kebijakan dan tindakan yang diambil wajib fokus utamanya  pada kepentingan masyarakat. Terlebih lagi di saat seperti ini, masyarakat membutuhkan rasa aman, kepercayaan pada pemerintah dan solusi dari keadaan yang tidak menentu ini. Artinya, semua bentuk tindakan pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat, atas dasar nilai kemanusiaan,  bukan untuk uji coba seperti kasus pembelian  obat virus Corona yang ternyata obat untuk penyakit malaria.

Leadership membangun solidaritas bangsa

Kekuatan leadership Presiden dapat menggalang solidaritas sosial sebagai sebuah bangsa untuk bergerak bersama saling menolong membantu pemerintah dan masyarakat. Hal ini mendesak bagi masyarakat pekerja harian, kepala keluarga yang terinfeksi Covid-19, dokter dan para medis, serta berbagai profesi yang terkait penanggulangan Covid-19. Kepemimpinan yang kuat diperlukan dalam upaya menggalang kerjasama sehingga terbangun kolaborasi dan solidaritas dari semua komponen bangsa karena apa yang sedang kita hadapi bukanlah hal yang remeh atau pantas dianggap sepele dan dapat selesai dengan berbagai bentuk candaan.

Kepemimpinan yang kuat akan mampu memunculkan empati, kerja sama dan saling tolong menolong atau gotong gorong di tengah masyarakat. Sebagaimana nilai-nilai kebudiluhuran, jujur, tanggung jawab, suka menolong dan rendah hati. Baik pemimpin maupun rakyat atau masyarakat yang dipimpin dituntut untuk bersikap jujur.

 Langkah pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab juga diperlukan bagi pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang mempunyai tanggung jawab akan melakukan yang terbaik dan maksimal bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Menggunakan semua sumber daya negara untuk memenuhi tanggung jawab kepada rakyat karena pemimpin mempunyai kewenangan tersebut.

Pemimpin harus hadir sebagai wujud bahwa negara telah dikelola baik. Masyarakat yang bertanggung jawab akan bersikap dan memilih tindakan yang tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain. Dalam kondisi wabah Covid-19, masyarakat berperilaku penuh tanggung jawab dengan mematuhi semua anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masyarakat dan semua pihak harus patuh atau taat dengan semua aturan dan ketentuan pemerintah. Termasuk tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong.

Sikap dan perilaku taat kepada beberapa kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti ketentuan untuk melakukan social dan physical distancing atau menjaga jarak, tidak berada di ruang publik, keramaian atau tidak mengadakan pesta/rapat atau perkumpulan orang lainnya karena akan menjadi sarana penularan virus.

Anjuran Presiden untuk tetap di rumah, kerja dari rumah (work from home /WFH), dan belajar di rumah dan ibadah di rumah harus ditaati secara bertanggung jawab karena dapat memutus penyebaran virus. Perilaku ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai individu, anggota komunitas dan warga negara yang bertanggung jawab dan wujud dari sikap rendah hat. 

Di samping upaya pemerintah, dituntut juga kepatuhan dari masyatakat dari semua imbauan pemerintah. Imbauan dan aturan yang diambil adalah untuk kepentingan masyarakat agar tetap sehat. Ironisnya, sampai hari ini masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi social distancing.  Sikap bebal seperti ini, tentu merupakan peluang akan adanya ‘ledakan’ masyarakat terpapar virus Covid-19.           

Pemerintah harus mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan pro rakyat akan melahirkan kerja sama dan dukungan yang besar dan meluar dalam penanganan musibah Covid-19. Masyarakat terbangun kerja sama yang melahirkan solidaritas sehingga perilaku tolong-menolong yang akan menjadi kekuatan bersama dalam melawan Covid-19. Semua kebijakan dan langkah diambil dan dilaksanakan secara cerdas penuh pertimbangan keluhuran budi.