Pemerintah Dorong Percepatan Ekonomi Digital Guna Sokong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

ECONOMIC ZONE - Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), otoritas, Pemerintah Daerah (Pemda) dan pelaku industri dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional, serta untuk memperkuat ekosistem EKD nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 24-26 September 2026.

Gelaran FEKDI x IFSE 2026 yang mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional” menekankan tiga pilar utama, yaitu penguatan sinergi lintas otoritas dan industri, akselerasi inovasi teknologi keuangan, serta pengembangan talenta digital nasional yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global.

Dalam sambutannya pada Opening Ceremony FEKDI x IFSE 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital perlu didukung oleh kondisi perekonomian nasional yang tetap resilien dan kebijakan yang terkoordinasi.

Pada semester I-2026, perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,45%, sedangkan inflasi pada Agustus 2026 terkendali sebesar 3,19% secara tahunan (yoy).

“Ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mendekati USD100 miliar dan diproyeksikan mencapai USD180-340 miliar pada 2030. Perkembangan digitalisasi keuangan juga tercermin dari pemanfaatan QRIS yang hingga Juni 2026 telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant dengan 96,68% merchant merupakan UMKM,” jelas Menko Airlangga.

Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai diperkirakan mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180-340 miliar pada 2030. Pemerintah juga terus memperluas digitalisasi keuangan di daerah.

Hingga 2026, sebanyak 518 dari 546 Pemerintah Daerah atau 94,9% telah memiliki ekosistem digital, sementara realisasi pajak dan retribusi daerah non-tunai mencapai Rp165 triliun pada semester I-2026 atau meningkat 10,6% secara tahunan.

“Sementara, dukungan konektivitas berbasis low earth orbit satellite telah menjangkau 269 Pemda, bersinergi dengan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Selain itu, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh Pemda dan K/L yang sudah bisa dipakai di e-katalog nasional mulai Oktober 2026, juga diperluas kerja sama e-katalog dengan marketplace dan UMKM,” tutur Menko Airlangga.

Pada 2027, digitalisasi daerah perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki iklim investasi daerah, monetisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah yang lebih tertib (untuk sewa, dll.), serta membangun infrastruktur digital.

Survei OJK 2026 mencatat indeks inklusi keuangan mencapai 93,61% dan literasi keuangan adalah 69,57%, dan ini berada di atas rata-rata inklusi keuangan di Negara OECD yang sebesar 63%. Hal tersebut salah satunya juga didorong oleh pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) di sektor keuangan untuk menciptakan nilai ekonomi baru dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Pemanfaatan AI telah berkembang dalam berbagai aktivitas sektor keuangan, antara lain untuk verifikasi Know Your Customer (KYC) secara otomatis dan credit scoring.

Di sisi lain, penguatan talenta digital terus dilakukan melalui pertukaran talenta teknologi Indonesia-Singapura, piloting gig economy, insentif Super Tax Deduction hingga 200% untuk pelatihan vokasi serta Digital Talent Scholarship.

Pada tingkat global, Indonesia juga aktif dalam perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan telah menjadi founding member World AI Cooperation Organization (WAICO) yang juga membuka peluang pelatihan SDM AI di Tiongkok.

Gelaran FEKDI x IFSE 2026 turut menghadirkan sejumlah sesi dialog interaktif yang mempertemukan otoritas, Pemerintah, pelaku industri dan pemangku kepentingan ekonomi digital. Rangkaian kegiatan mencakup High Level Talk mengenai sinergi kebijakan untuk mengakselerasi transformasi EKD dan produktivitas ekonomi.

Diadakan juga sejumlah Casual Talk yang membahas pengembangan masa depan pasar modal, inovasi digital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, hingga penerapan praktik terbaik teknologi dan proses bisnis pada ekosistem ekonomi keuangan digital antar negara.

Pada sesi Casual Talk 1 yang mengangkat tema “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” juga menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan sebagai salah satu narasumber.

Turut hadir dalam acara ini yaitu di antaranya Ketua Komisi XI DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, Kepala BPS, Kepala LPS, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi ESDM Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Ketua Umum Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan perwakilan K/L serta pelaku industri perbankan dan fintech nasional.