Endang Muchtar
Jumat, 21 Agustus 2026 - 09:22 WIB

Menkeu Minta Dampak FTA Dipetakan, Industri Berpeluang Diselamatkan

Foto/ilustrasi AI/ECONOMICZONE
Foto/ilustrasi AI/ECONOMICZONE
Dummy

ECONOMIC ZONE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah tidak hanya melihat dampak negatif dari perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA), tetapi juga mengidentifikasi industri yang masih memiliki peluang untuk diselamatkan dan dikembangkan.

Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan perlu melakukan analisis mendalam terhadap sektor industri yang terdampak liberalisasi perdagangan. Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menentukan strategi yang tepat bagi industri yang masih memiliki prospek pertumbuhan.

“Analisis yang masih bisa diselamatkan, untuk dua pilihan terakhir langkah kita apa, Kemenkeu bisa apa, itu yang saya butuhkan,” ujar Purbaya saat menjadi keynote speaker dalam acara Free Trade Agreements on Indonesia Industrialization and Economic Performance di Aula Juanda, Kementerian Keuangan, Kamis (20/8).

Menurut Purbaya, mulai September mendatang pendekatan Kementerian Keuangan akan diarahkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi, termasuk peluang yang muncul dari perjanjian perdagangan bebas. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen pada akhir 2026.

“Jadi bulan September ke depan kita ubah approach Kemenkeu dari potensi ekonomi termasuk free trade agar pertumbuhan ekonomi bisa laju kencang minimal di 6 persen di akhir 2026,” katanya.

Tiga Pilihan untuk Industri Terdampak

Purbaya menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi dampak liberalisasi perdagangan. Karena itu, pemerintah perlu memetakan sektor industri yang berpotensi melemah ketika pasar semakin terbuka.

Setidaknya terdapat tiga pilihan kebijakan terhadap industri terdampak. Pertama, membiarkan industri tersebut berhenti. Kedua, membiarkannya bertahan secara perlahan tanpa intervensi besar. Ketiga, memberikan perlindungan dan dukungan agar industri tersebut dapat kembali tumbuh.

Untuk menentukan pilihan tersebut, pemerintah perlu melakukan pemetaan berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masing-masing industri. Industri yang benar-benar tidak memiliki prospek perlu diidentifikasi, sementara sektor yang masih dapat diselamatkan harus memperoleh strategi dan intervensi yang tepat.

“Pemerintah harus menemukan sektor mana yang memiliki peluang untuk berkembang dan kemudian menentukan intervensi yang diperlukan,” ujar Purbaya.

Data Center Jadi Sektor Potensial Baru

Selain industri yang telah terdampak FTA, Purbaya menekankan pentingnya melihat sektor baru yang belum menjadi kekuatan utama Indonesia, tetapi memiliki prospek pertumbuhan tinggi.

Salah satu sektor yang disorot adalah data center. Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investasi pusat data. Namun, peluang tersebut perlu didukung oleh ketersediaan energi yang memadai.

Purbaya juga melihat peluang dari kerja sama perdagangan Indonesia dengan Eropa, khususnya untuk produk yang menggunakan energi baru terbarukan dalam proses produksinya.

Menurut dia, fasilitas perdagangan tersebut dapat dimanfaatkan industri Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekspor. Sektor tekstil dan alas kaki, misalnya, berpotensi memperoleh keuntungan apabila proses produksinya didukung energi terbarukan.

Purbaya mencontohkan pemanfaatan energi panas bumi melalui PT Geo Dipa Energi untuk mendukung kebutuhan energi kawasan industri.

“Saya kan punya Geo Dipa, saya bisa drill lebih banyak geothermal, saya invest di situ untuk memberi energi ke suatu pusat industri tekstil atau industri tekstil yang sudah ada, sehingga dia bisa ekspor ke Eropa dengan lebih kompetitif,” jelasnya.

FTA Harus Dimanfaatkan untuk Menciptakan Peluang

Purbaya menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada kesimpulan bahwa dampak perdagangan bebas masih belum jelas. Sebaliknya, pemerintah harus terus mengidentifikasi sektor yang memiliki peluang berkembang dan menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.

Ia menilai tantangan FTA tidak semata-mata menjadi ancaman bagi industri dalam negeri. Perjanjian perdagangan bebas juga dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang baru, meningkatkan daya saing industri, memperkuat sektor energi, menarik investasi, serta mendorong ekspor dengan nilai tambah lebih tinggi.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat membedakan industri yang memang tidak lagi memiliki prospek dengan sektor yang masih layak dikembangkan, sekaligus memanfaatkan FTA sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. (nck)

TAGS
  1. menkeu
Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
6 jam yang lalu
BNI wondrX 2026 Hadirkan Solusi Traveling Lengkap, dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona Travel
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan zona Travel di Hall 10 dalam gelaran BNI wondrX 2026
 
Nasional
6 jam yang lalu
Kopi Jadi Lifestyle, BTN Bidik Transaksi Harian Lewat Ekosistem ICX 2026
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas transformasi bisnisnya dari bank yang kuat di pembiayaan perumahan menjadi bank yang semakin dekat dengan transaksi keseharian masyarakat
 
Nasional
9 jam yang lalu
BNI Hadirkan Akses Eksklusif Menikmati Andrea Bocelli "Romanza" di Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membuka exclusive presale tiket Andrea Bocelli “Romanza - 30th Anniversary World Tour”
 
Nasional
11 jam yang lalu
Sentuh Kampung Terpencil Waso, Wapres Pilih Naik Motor Ketimbang Mobil Mewah
Dalam peninjauan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan warga untuk menanyakan kondisi serta berbagai kebutuhan yang masih diperlukan dalam masa penanganan pascabencana.
 
Nasional
12 jam yang lalu
Perang Lawan Karhutla di Kalimantan, Pemerintah Lipat Gandakan Water Bombing dan Personel
Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, pemantauan Satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence menunjukkan perkembangan hotspot yang dinamis selama 17–19 Agustus 2026.
 
Nasional
14 jam yang lalu
OJK DORONG PENGUATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI EKSiS 2026
Upaya tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang berlangsung pada 20 - 23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta.
 
Nasional
14 jam yang lalu
RUU P2 APBN 2025 Disepakati, Lanjut ke Sidang Paripurna DPR
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Banggar DPR RI yang mewakili seluruh fraksi dan Komisi DPR RI atas dukungan selama proses pembahasan.
Ad Placholder