RM
Senin, 04 Juli 2022 - 23:40 WIB

Untuk Rumah Rakyat, BTN Kantongi Izin Rights Issue

Foto/Dok-BTN/ECONOMICZONE
Foto/Dok-BTN/ECONOMICZONE
Dummy

ECONOMIC ZONE - Rapat Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah perusahaan pelat merah melalui aksi korporasi rights issue tahun 2022.
 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu PMN tahun anggaran 2022 dengan nilai tambahan modal mencapai Rp2,98 triliun. “BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN,” kata Evita Nursyanti dari Fraksi PDIP, Senin (4/7).  
 
Selain PDIP, seluruh fraksi juga menyatakan dukungan atas usulan pemerintah, meski dengan beberapa catatan untuk beberapa BUMN penerima PMN. Antara lain catatan untuk Krakatau Steel, Garuda Indonesia, dan Kereta Api. Setelah mengantongi restu dari Komisi VI, langkah selanjutnya adalah menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
 
Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp4,96 triliun. Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60%. Sisanya berasal dari investor publik dengan proporsi 40%.
 
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menilai keputusan PMN untuk BTN merupakan langkah tepat dan bernilai strategis. Yang diuntungkan bukan hanya BBTN dalam bentuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar. “Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Piter.
 
Paska rights issue, Piter melanjutkan, BBTN punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka backlog perumahan sebagaimana agenda besar pemerintahan Jokowi dalam program Sejuta Rumah Rakyat. “Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional paska pandemi,” katanya.
 
Pada rapat kerja sebelumnya, Haru Koesmahargyo, Direktur Utama BTN mengatakan penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank. Yang paling penting, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR.
 
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.
 
"Pemerintah sangat mensupport BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pekan lalu.
 
Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp 12 triliun. Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60% saham pemerintah di BTN maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.
 
Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,9 triliun dengan Rp 12 triliun.
“Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit,” katanya.  
 
Dalam menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi.
 
Dengan program itu, pemerintah memberikan bantuan likuditas dalam KPR rumah subsidi sebesar 75% dan 25% sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Tahun ini, pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun. Itu meningkat dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan memperhatikan dan memperdalam masukan serta catatan dari beberapa fraksi yang telah hadir dan memastikan PMN membawa hasil yang baik dan maksimal kepada negara juga terhadap pelayanan publik. 

"Kalau dilihat dari data-datanya kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih sebesar Rp1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp4.013 triliun. Artinya dalam 3 tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing pertahunnya Rp50 triliun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya secara kumulatif tentu inilah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI,” ucap Erick.

Erick menambahkan Kementerian BUMN akan berusaha menargetkan dividen di tahun 2023 hingga 2024 mencapai kurang lebih Rp50 triliun. Hal ini dilihat dari data dividen tahun 2022 yang mencapai Rp39,7 triliun, sehingga nantinya PMN dan dividen dapat berimbang.

Dummy

Komentar

Dummy

Berita Lainnya

 
Nasional
08/10/2024 19:43 WIB
Rekomendasi Investasi Danamon Pasca Turunnya Suku Bunga Acuan
Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dan The Fed berdampak positif terhadap pasar keuangan Indonesia. Dengan potensi berlanjutnya penurunan suku bunga, investasi di instrumen pendapatan tetap menjadi pilihan yang direkomendasikan. Melalui layanan Wealth Management dan Danamon…
 
Nasional
07/10/2024 08:31 WIB
Ekonomi Indonesia Naik Peringkat Dunia Selama 10 Tahun Jokowi (2014-2024)
LSI Denny JA telah mengembangkan metode penilaian kinerja presiden yang sudah selesai masa jabatannya dengan menggunakan tujuh indeks global, yang bersumber dari lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation, hingga…
 
Nasional
05/10/2024 08:32 WIB
Kemenkominfo Dorong Optimalisasi Potensi Bisnis Pelaku UMKM
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dorong pengembangan bisnis pelaku UMKM dengan tujuan membuat usaha semakin berkembang melalui acara UMKM Level Up Business Mastery.
 
Nasional
04/10/2024 17:11 WIB
CIMB Niaga Hadirkan Festival XTRA 2024, Dorong Inklusi Keuangan dan Tawarkan Lebih dari 6.900 Hadiah Menarik
Adapun hadiah yang disediakan yaitu Grand Prize 8 All New Kijang Innova Zenix G HEV, Premium Prize 8 sepeda motor Honda PCX160 CBS, serta Lucky Prize 69 emas batangan 10 gram dan 6.900 voucher belanja.
 
Industri
04/10/2024 15:14 WIB
Kolaborasi BCA Life dan Bank BCA Hadirkan Produk Asuransi MyGuard di myBCA
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) bekerja sama dengan PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) memperluas akses digital terhadap ‘MyGuard’ di myBCA
 
Nasional
03/10/2024 19:17 WIB
Optimalkan Pengelolaan Keuangan IFG Gandeng Bank Mandiri
Komitmen tersebut tertuang dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama Layanan Mandiri Notional Pooling antara IFG serta Anggota Holding dengan PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri). Adapun, penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Keuangan IFG Heru Handayanto dan Senior Vice President…
 
Nasional
03/10/2024 19:06 WIB
Patungan Lebih Gampang Pakai Fitur Split Bill Berbasis AI di Aplikasi GoPay
GoPay, unit bisnis Financial Technology dari PT Goto Gojek Tokopedia (BEI:GOTO) memperkenalkan inovasi fitur Split Bill di aplikasi GoPay yang membuat patungan untuk berbagai pembayaran jadi lebih gampang. Pengguna bisa memfoto struk, menagihkan, dan membayar di satu aplikasi
Telkomsel