Lima Masalah Pokok Sektor Pertanian Versi HKTI

ECONOMIC ZONE - Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyampaikan lima permasalahan pokok yang selama ini menjadi kendala di sektor pertanian khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Lima permasalah pokok tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Sekretariat DPP HKTI Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.

Sejumlah pakar pertanian tampil sebagai pembicara dalam FGD tersebut yakni, Sekjen HKTI Mayor Jenderal (Purn) Bambang Budi Waluyo, Ketua Dewan Pakar HKTI Prof Agus Pakpahan, Akademisi IPB Eva Anggraini serta Ekonom Senior UGM Gunawan Sumodiningrat

Budi menyampaikan kelima permasalahan tersebut terdiri dari permodalan, kemudian masalah lahan pertanian yang semakin menyempit, teknologi pertanian modern yang harus diaplikasikan oleh petani, masalah pupuk serta kendala pemasaran.

“Dalam FGD kami berupaya menemukan solusi atas permasalahan tersebut, selanjutnya akan kami sampaikan kepada pemerintah agar bisa dieksekusi segera setidaknya dalam lima tahun kepemimpinan nasional hasil pemilihan presiden 2019,” ujar Budi usai FGD tersebut.

Terkait masalah permodalan, Gunawan menyampaikan perlunya sistem dan manajemen pengelolaan dana desa yang seharusnya fokus disalurkan kepada para petani. Penyaluran dana desa tersebut menurutnya harus dilakukan lebih tepat sasaran dengan membentuk Badan Usaha Petani yang kemudian disalurkan ke komunitas-komunitas petani baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi hingga komunitas petani nasional.

"Ini sebenarnya sudah saya sampaikan kepeda Pak Menteri agar fokus pada petani, melalui lembaga yang betul-betul profesional tanpa terpengaruh suku ras, agama, dan politik,” ujarnya.

Adapun terkait penggunakan teknologi, Pakar Pertanian IPB Eva Anggraini menyampaikan dalam meningkatkan produktivitasnya, pemerintah harus melakukan pembinaan agar petani bisa memanfaatkan teknologi. “Misalnya terkait takaran pupuknya, benihnya menggunakan yang mana bisa terukur dengan teknologi,” ujarnya.

Tidak kalah penting, soal pemasaran hasil pertanian, HKTI meminta agar Bulog bisa bekerja lebih baik agar harga jual produk pertanian di tingkat petani tidak anjlok.

Namun para pembicara yang tampil menyadari, semua permasalah serta solusi yang ditawarkan tidak akan berarti tanpa kemauan dan pemahaman dari pemimpin yang nantinya menjalankan roda kepemimpinan.

Karena itu mereka berharap calon wakil presiden yang nantinya mendampingi capres Joko Widodo dalam pilpres 2019 benar-benar sosok yang menguasai dan memiliki kemauan tinggi memajukan pertanian dan petani di Indonesia.

“Lima permasalah besar tadi, tentu harus ada solusinya, paling penting disini karena melekat dengan manusia yang mengerjakannya. Karena itu kami melihat perlunya pemimpin yang memahmi pertanian. Dengan pemahaman yang mendalam maka persoalan pupuk, benih, teknologi, dan pasar yang selama ini kurang berpihak kepada petani dan pertanian bisa dicariakn solusinya dengan baik,” ujar Agus Pakpahan.

Dalam kesempatan sebelumnya Ketua Umum HKTI, Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan, selain sejumlah permasalah pokok tadi, Dia mengidentifikan permasalahan tambahan di sektor pertanian yaitu kurangnya minat generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian. “Ini karena kondisi pertanian kita kurang menjanjikan. Kalau kita coba dari kondisi yang kurang menjanjikan menjadi menjanjikan, maka saya pastikan banyak yang akan bergabung dengan kita (petani),” ujar Moeldoko.