Kenaikan Harga Pertamax Berdampak Menggerusnya Anggaran Rumah Tangga

ECONOMIC ZONE - Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax per 10 Juni 2026, berpotensi menggerus anggaran rumah tangga terutama bagi masyarakat kelas menengah.

Pertamina Patra Niaga sebelumnya melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi produk Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 per 10 Juni 2026. Kini, harga Pertamax 92 terendah di angka Rp15.250 per liter dan tertinggi Rp17.000 per liter.

Kelompok masyarakat kelas menengah pun dinilai menjadi pihak paling terdampak karena harus menyesuaikan anggaran transportasi di tengah berbagai kebutuhan yang meningkat pula.

Namun, kelas menegah di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama kestabilan ekonomi dan ketidakpastian sosial. Nah, dalam hal dampak kenaikan BBM Pertamax (Ron 92), kelas menengah menjadi kelompok yang paling disorot. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi pergeseran konsumsi ke BBM subsidi Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui sistem QR Code dan pengawasan lapangan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengakui kemungkinan terjadinya peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, berdasarkan pemantauan dalam dua hari terakhir, pergeseran konsumsi masih relatif terbatas.

Menurutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan konsumsi BBM di lapangan guna memastikan distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap akses pembelian BBM subsidi yang saat ini menggunakan sistem QR Code.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah meminta Pertamina dan pihak terkait meningkatkan pengawasan di berbagai daerah.

"Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Menteri ESDM (Bahlil) sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah," jelasnya.

Meski demikian, Anggia menilai pengawasan semata tidak cukup untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan BBM subsidi apabila tidak berhak menerimanya.

"Tapi yang paling penting, nggak semuanya harus diawasi. Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting," jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi global yang penuh tekanan membuat seluruh pihak perlu berperan menjaga keberlangsungan program subsidi pemerintah. Menurutnya, subsidi energi harus diprioritaskan untuk kelompok yang memang membutuhkan seperti petani dan nelayan.

"Semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil, sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya," terangnya.