WtE Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dan Energi Bersih

ECONOMIC ZONE - Penanganan krisis sampah nasional melalui kebijakan waste-to-energy (WtE) dinilai semakin mendesak untuk diimplementasikan di Indonesia. Program WtE dapat dikembangkan secara rasional sebagai solusi awal pengelolaan sampah perkotaan, sekaligus menjadi bagian penting dari agenda transisi energi nasional.

Kesimpulan tersebut menjadi benang merah dalam kajian yang dilakukan Tenggara Strategics bertajuk “Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik” pada 2025. Riset ini disusun melalui analisis kebijakan dan data sekunder dengan menelaah kerangka regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Kajian tersebut bertujuan menilai sejauh mana kebijakan yang ada mampu mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, riset ini juga membandingkan praktik waste-to-energy di sejumlah negara, seperti Tiongkok, Singapura, dan Swedia, serta mengevaluasi pengalaman proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia.

Hasil kajian tersebut dipaparkan dalam diskusi yang digelar di Auditorium CSIS Pakarti Centre Building, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Diskusi menghadirkan Senior Researcher Tenggara Strategics Intan Salsabila Firman, Lead of Waste-to-Energy Danantara Indonesia Fadli Rahman, Guru Besar IPB University Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono, serta dimoderatori Direktur Eksekutif Tenggara Strategics Riyadi Suparno.

Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menekankan bahwa program WtE perlu ditempatkan secara proporsional dalam bauran kebijakan publik. Menurutnya, WtE merupakan instrumen kebijakan lintas sektor yang dapat dimanfaatkan untuk menangani sampah residu yang tidak dapat direduksi melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), sekaligus berkontribusi pada transisi energi nasional.

“Tantangan utama WtE bukan semata pada aspek teknologi, tetapi pada integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik,” ujar Intan.

Berdasarkan hasil kajian, Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56,98 juta ton sampah per tahun. Namun, hanya 33,74 persen yang berhasil dikelola, sementara sekitar 66,26 persen masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan kasus diare hingga 72 persen dan asma sebesar 40 persen di wilayah sekitar TPA. Selain itu, praktik pengelolaan sampah yang belum optimal ini turut menyumbang sekitar 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional dari metana.

Kajian ini juga menjadi respons atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang memperbarui kerangka kebijakan, pembiayaan, dan standar teknologi proyek PLTSa. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 PLTSa hingga 2029, dengan tujuh unit direncanakan mulai dibangun pada 2026. Setiap PLTSa dirancang mampu mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 MW.

Dalam Perpres 109/2025, pemerintah juga menetapkan kebutuhan investasi sekitar Rp2–3 triliun per unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dolar AS per kWh. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kelayakan finansial proyek dan menarik minat investasi swasta.

Agenda Strategis Danantara Indonesia

Program waste-to-energy menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian serius dari Danantara Indonesia. Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management, Fadli Rahman, menegaskan bahwa keterlibatan Danantara dimulai sejak tahap awal perencanaan proyek, khususnya dalam memastikan kualitas tata kelola dan pemilihan teknologi.

“Bagi Danantara Indonesia, WtE bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor. Karena itu, fokus kami adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono menyoroti aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ia menilai teknologi WtE modern dapat diterapkan secara aman di Indonesia dengan prasyarat pengawasan yang ketat.

“Insinerator modern mampu mengurangi volume sampah hingga lebih dari 90 persen dengan standar pengendalian emisi yang ketat. Kunci keberhasilannya terletak pada pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah nasional serta pengawasan lingkungan yang transparan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kajian ini juga membandingkan implementasi WtE di berbagai negara. Swedia hanya membuang kurang dari 1 persen sampah ke TPA, Singapura mengandalkan empat fasilitas WtE untuk menekan volume sampah hingga 90 persen, sementara Tiongkok telah membangun 696 unit PLTSa dan mencapai rasio pengolahan sampah 100 persen melalui WtE. Pembelajaran global ini menunjukkan bahwa WtE dapat berjalan efektif apabila didukung kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang kuat.

Secara keseluruhan, temuan kajian menegaskan bahwa waste-to-energy dapat menjadi solusi awal yang rasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dengan kerangka kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, WtE berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi energi nasional.