Dukung UMKM Naik Kelas, Menko Airlangga Dorong Peningkatan Pembiayaan UMKM dan Akselerasi Digitalisasi

ECONOMIC ZONE -  Ekonomi global diproyeksikan membaik pada 2027, namun berbagai risiko geopolitik, energi, perdagangan, inflasi, dan volatilitas pasar keuangan masih membayangi.

Di tengah ketidakpastian tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.

Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% (c-to-c), dengan inflasi Juli 2026 terkendali sebesar 2,28%, Indeks Keyakinan Konsumen berada di level optimis 116,8, PMI Manufaktur kembali ekspansif pada level 50,2, serta cadangan devisa mencapai USD145,3 miliar.

Sejalan dengan penguatan fundamental tersebut, Pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada Juni 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.519,1 triliun atau tumbuh 1,05% (yoy), membaik dibandingkan Mei 2026 sebesar 0,60%. Di sisi lain, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat dari 92,74% pada 2025 menjadi 93,61% pada 2026.

Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional juga meningkat menjadi 69,57%. “Saya mengapresiasi terkait dengan inklusi, angkanya, literasi sudah naik, inklusi naik, tinggal kesejahteraannya bisa dikejar. Sekarang kan financial welfare yang dikejar.

Jadi mereka sudah literate, sudah inklusif, punya rekening. Tapi kemampuan mereka untuk membaca, melakukan investasi dan lain-lain. Nah itu yang dikejar untuk berikutnya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam UMKM Finance Summit 2026, Selasa (11/08).

Sejalan dengan kondisi perekonomian yang tetap solid, Menko Airlangga mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM secara signifikan.

Menko Airlangga mengusulkan agar target total pembiayaan UMKM ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun, dari posisi saat ini yang sudah mencapai sekitar Rp1.500 triliun.

Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini masih berada di tengah atau belum memperoleh akses pembiayaan dalam skala yang memadai.

Langkah tersebut penting untuk mengisi kesenjangan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang dan naik kelas.

Selain memperluas pembiayaan, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah mendorong digitalisasi sebagai pengungkit UMKM.

Pengguna QRIS telah mencapai 66 juta dengan 44 juta gerai merchant, sementara transaksi digital juga dapat membentuk rekam jejak usaha yang menjadi basis credit scoring agar UMKM yang unbankable menjadi bankable.

Pemanfaatan teknologi, termasuk AI, diharapkan semakin membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan. Menko Airlangga juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan Program Magang Nasional sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas dan pengembangan usaha.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menekankan pentingnya UMKM Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kemampuan dalam mempertahankan dan memperluas pasar.

Pengalaman negara lain dapat menjadi pembelajaran dalam membangun ekosistem UMKM yang mampu tumbuh dan berkembang berdampingan dengan pelaku usaha berskala besar.

Lebih lanjut, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menggarisbawahi bahwa penguatan akses pembiayaan dan dan peningkatan kapasitas menjadi kunci dalam mendorong UMKM naik kelas.

“Pemerintah terus mendorong ekosistem pembiayaan yang inklusif agar semakin banyak UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan naik kelas secara berkelanjutan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembiayaan benar-benar memberikan dampak bagi pengembangan usaha dan perekonomian nasional,” pungkas Juru Bicara Haryo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Ketua Dewan Komisaris OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan. (nck)