Menko Airlangga Raih BKTI PII Award

ECONOMIC ZONE - JAKARTA, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dinobatkan sebagai Tokoh Transformasi Industri dan mendapat award dari Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI PII) Penghargaan BKTI-PII Award tersebut diinisiasi segenap asosiasi di bidang Teknik Industri atas pencapaian Menko Airlangga mendorong terciptanya Revolusi Industri 4.0 di Indonesia saat masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode lalu. Penghargaan tersebe dalam acara pembukaan Indonesia Industrial Summit 2023 bertema “Membangun Kedaulatan Hilirisasi Industri Berbasis TKDN Untuk Menyongsong Green Industry”, di Surakarta, (29/8/2023).

Menko Airlangga menyatakan, dalam pengembangan industri hijau nasional, pemerintah terus  mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.

“Terdapat potensi kebutuhan produk hilirisasi SDA sebagai bahan baku utama produk-produk ramah lingkungan,” ungkap Airlangga.

Ia menambahkan, transformasi industri yang dilakukan melalui hilirisasi juga berhasil memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebagai contohnya, tiga wilayah yang merupakan pusat industri hilirisasi SDA khususnya mineral dan logam, yaitu Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Kalimantan, mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai wilayah Sulawesi yakni 6,64% (yoy), disusul Maluku dan Papua yakni 6,35% (yoy), dan Kalimantan yaitu 5,56% (yoy).

“Hal ini menjadi bukti bahwa hilirisasi mampu meningkatkan PDRB daerah, ekspor, investasi, maupun penyediaan lapangan kerja. Hal itu harus diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan, maka itu Pemerintah mendorong Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan oleh industri di wilayah itu, jadi wilayah yang pertumbuhannya tinggi, kalau bisa memiliki tingkat kemiskinan rendah,” tutur Menko Airlangga.

Sedangkan terkait komoditas yang dihilirisasi, berdasarkan data U.S. Geological Survey, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia mencapai 21 juta ton atau setara 22% cadangan global, mengalahkan cadangan Australia senilai 20 juta ton dan Brazil senilai 16 juta ton. Produksi nikel Indonesia juga menempati posisi pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton), Rusia (250 ribu ton), dan Kaledonia Baru (190 ribu ton).

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk hilirisasi yang mulai diterapkan pada 2020 berhasil meningkatkan ekspor komoditas hilirisasi nikel mencapai USD33,81 miliar di 2022. Hilirisasi nikel juga berhasil menumbuhkan ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) domestik dengan nilai tambah sekitar 470 sampai 780 kali.

Peningkatan nilai tambah nikel melalui proyek hilirisasi diharapkan bisa melengkapi pohon industri di dalam negeri sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai global hub untuk produk ferronickel dan MHP sebagai bahan baku kendaraan listrik. Sedangkan, untuk mendukung Indonesia menjadi basis produksi dan ekspor EV Dunia, harus juga dijalankan hilirisasi pada sektor lain, misalnya sektor pertambangan tembaga.

Sedangkan untuk mendorong peningkatan local content, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur penerapan TKDN untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

“Kebijakan ini terimplementasi dengan baik di mana sudah terdapat tujuh perusahaan kendaraan listrik beroda dua dengan nilai TKDN dari 26,73%-53,69%, dan dua perusahaan kendaraan listrik beroda empat dengan nilai TKDN di kisaran 40%. Pemerintah juga terus melakukan hilirisasi pasir silika menjadi modul surya yang diharapkan mampu menjadi alternatif sumber energi terbarukan di Indonesia,” jelas Airlangga.

Untuk menyukseskan hilirisasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai macam insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction, kemudian pembebasan bea masuk impor mesin, fasilitas KEK bagi pelaku usaha yang berlokasi di KEK, pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk pembiayaan investasi dan modal kerja, dan sebagainya. Pemerintah pun mendorong peningkatan riset yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga mampu mendorong inovasi dalam pengembangan desain dan merek produk.