BTN Siap Take Over Penyaluran FLPP

ECONOMIC ZONE - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) siap mengambil alih (take over) kredit pemilikan rumah/KPR dengan skema Falisitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sebelumnya digarap bank lain.

"BTN siap, bila Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PPDPP) menunjuknya," ujar Direktur Consumer Banking BTN, Budi Satria disela dalam acara Diskusi dan Media Ghatering Forwapera, di Bogor, kemarin.

Dijelaskan, adanya FLPP ini diharapkan meningkatkan kapasitas kredit perseroan sehingga masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dengan cara  mudah, cepat dan murah sekaligus dapat mempercepat pencapaian program satu juta rumah.

Pada tahun ini menurut Budi, Bank BTN kembali mendapat persetujuan dari menteri keuangan untuk menjadi salah satu bank pelaksana penyalur dana FLPP, dimana tahun lalu, perseroan hanya menyalurkan KPR Subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB), setelah pemerintah memangkas anggaran penyaluran KPR skema FLPP hingga lebih separuhnya.

Masuknya perseroan, tentunya jumlah bank pelaksana yang bekerjasama dengan PPDPP bertambah. 

Selain Bank BTN, ada juga Bank Hana, yang dalam waktu dekat akan melakukan perjanjian kerjasama operasional (PKO), sehingga jumlah bank pelaksana seluruhnya menjadi 42 bank.

Sebagai pemimpin di pasar KPR, perseroan hingga saat ini menguasai pangsa pasar KPR nasional 37,47 persen dan menjadi penyalur terbesar diantara perbankan lain untuk KPR Subsidi sebesar 94,12 persen.

Untuk Program Satu Juta Rumah, BTN sudah menyalurkan KPR untuk 423.303 unit rumah dengan nilai Rp38,4 triliun baik dalam bentuk KPR subsidi maupun non subsidi, dimana dari keseluruhan penyaluran KPR ini, 307.360 unit diantaranya berbentuk kredit konstruksi perumahan.

Khusus untuk KPR subsidi Bank BTN sudah mendistribusikan pinjaman untuk 297.044 unit rumah dengan nilai Rp17,15 triliun.

Sementara itu Direktur Utama Pusat Pengelolahan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Budi Hartono mengungkapkan akan melakukan evaluasi atas penyaluran dana FLPP yang dianggap masih berjalan kurang cepat.

"Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 40 bank yang ditunjuk untuk menyalurkan FLPP 2018 tersebut, delapan bank diantaranya belum melaksanakan tugasnya secara maksimal," ujarnya.

Delapan bank pelaksana ini, menurut Budi, terdiri dari tiga bank umum nasional dan lima bank pembangunan daerah yang belum menyalurkan. 

"Nanti kita akan cek alasannya, apa karena tidak sesuai dengan core business (bisnis inti)-nya, sehingga belum menyalurkan," tegasnya.

Dalam penyaluran dana FLPP, tahun ini PPDPP bekerjasama dengan 40 bank pelaksana, terdiri dari sembilan bank umum nasional dan 31 bank pembangunan daerah.