Analisis Keputusan RDG BI: Penurunan BI Rate Terukur dan Pro Growth

ECONOMIC ZONE - Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga BI Rate secara gamblang menunjukkan stance kuat bank sentral yang pro growth dengan pertimbangan rasional realisasi maupun ekspektasi inflasi, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, dan perlunya stimulus untuk mendorong perekonomian nasional.

Ryan Kiryanto, Ekonom Senior dan Associate Faculty LPPI, berpendapat bahwa keputusan BI betul-betul terukur, terarah dan konstruktif bagi para pelaku ekonomi dan perbankan.

"Pertimbangan rasional baik realisasi maupun ekspektasi inflasi masih dalam target BI yang 2,5% +/- 1, juga nilai tukar rupiah yang relatif stabil dan berada dalam kisaran asumsi APBN 2025 serta perlunya stimulus untuk mendorong perekonomian nasional," ujarnya Ketika dihubungi Financial Review Rabu (20/8).

Ryan menambahkan stance kebijakan moneter longgar atau dovish policy ini memang sangat dibutuhkan untuk mampu menghela sektor riil sekaligus mengharmonisasikan kebijakan moneter ini dengan kebijakan fiskal pemerintah yang juga countercyclical (pro growth).

Menariknya, lanjutnya, disebutkan dalam risalah rapat RDG BI tersebut terkait terbukanya ruang penurunan BI Rate lebih lanjut.

"Dengan demikian, pelaku perbankan secara bertahap akan menyesuaikan suku bunga (simpanan dan kredit) yang lebih akomodatif untuk merangsang pelaku dunia guna meningkatkan permintaan fasilitas kredit (terutama kredit produktif, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja) seiring ekspansi produksi atau bisnisnya," tuturnya.

Dia menuturkan bauran kebijakan yang pro growth tersebut juga sangat relevan dan antisipatif dalam kerangka meringankan beban tambahan yang dipikul para pengusaha (terutama eksportir) yang terkena dampak kenaikan tarif Trump sebesar 19%.

Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai penurunan suku bunga BI Rate sejalan dengan harapan dari pemerintah supaya iklim suku bunga perbankan makin kondusif untuk mendorong ekonomi agar tumbuh agresif.

Dia menjelaskan dalam RAPBN 2026 target pertumbuhan ekonomi di level 5,4%. Sehingga mengharuskan seluruh elemen dari aktivitas ekonomi Indonesia harus bergerak agresif.

"Juga harus sejalan untuk mendukung program Asta Cita pemerintah, baik untuk kemandirian energi, kemandirian pangan, MBG, hiliriasi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, terkait juga dengan pertahanan semesta, dukungan UMKM, Koperasi Merah Putih. Dari sisi investasi Danantara atau investasi swasta, mau tak mau harus inline," jelasnya kepada Financial Review dalam kesempatan terpisah.