Indonesia Perluas Layanan QRIS ke Lima Lintas Negara Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok Hingga Arab Saudi.

ECONOMIC ZONE - Kabar baik bagi wisatawan dan pelaku UMKM! Dalam waktu dekat, sistem pembayaran digital Indonesia, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), akan bisa digunakan di lima negara besar: Jepang, India, Korea Selatan, China, dan Arab Saudi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dalam memperluas konektivitas pembayaran lintas negara.

Serta mempermudah transaksi internasional bagi masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri, khususnya wisatawan, jemaah umrah, hingga pebisnis.

Dilansir dari berbagai sumber, integrasi QRIS dengan sistem pembayaran digital negara-negara tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

Jika resmi diberlakukan, pengguna QRIS dari Indonesia dapat melakukan pembayaran langsung di merchant-merchant lokal tanpa perlu menukar mata uang atau membawa uang tunai.

Saat ini, QRIS sudah dapat digunakan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Dengan ekspansi ke lima negara besar ini, sistem ini akan semakin memperkuat posisinya sebagai metode pembayaran digital lintas batas yang efisien dan aman.

Meski mendapat protes dari Amerika Serikat, Bank Indonesia tetap memperluas jangkauan layanan pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ke lintas negara.

Dalam waktu dekat, transaksi menggunakan QRIS dapat dilakukan di Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok, dan Arab Saudi.

Sepanjang triwulan pertama tahun 2025, QRIS telah digunakan oleh 56,3 juta pengguna, dengan volume transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi dan nilai transaksi lebih dari Rp260 triliun.

Sementara itu, fasilitas QRIS Tap, yang baru berjalan satu bulan, telah digunakan oleh 20,8 juta pengguna dengan nilai transaksi lebih dari Rp3 miliar.

Langkah ekspansi QRIS ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat sistem pembayaran digital nasional dan meningkatkan konektivitas pembayaran global.

Selain memudahkan konsumen, kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan daya saing sistem keuangan digital Indonesia di kancah global.

Hal ini diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi berbasis digital secara menyeluruh.