Aspotdirga Kasau : Perwira Hukum TNI AU Harus Memiliki Kapabilitas Hukum dan Perundang-undangan

ECONOMIC ZONE - Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) Kasau Marsda TNI Kusworo, S.E., M.M., menegaskan, para perwira hukum TNI AU harus memiliki kapabilitas di bidang hukum dan perundang-undangan, hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat dan tuntutan reformasi birokrasi sehingga dibutuhkan personel hukum yang profesional dalam menghadapi dinamika perkembangan organisasi guna mendukung tugas TNI AU.

Penegasan tersebut disampaikan Aspotdirga Kasau saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum) TNI AU TA. 2021 di Gedung Bima Sakti Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Aspotdirga Kasau mengatakan, Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau) sebagai satuan kerja organisasi TNI AU harus siap menghadapi situasi yang terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedirgantaraan dengan berbagai implikasinya yang menuntut profesionalitas personel hukum TNI AU dalam pelaksanaan tugas penegakan kedaulatan negara dan hukum di udara.

"Jadilah perwira hukum TNI AU yang profesional, militan, dan inovatif siap menghadapi tantangan ke depan dalam melaksanakan tugas bidang hukum matra udara agar lebih memiliki legalitas dan kepastian hukum," tegas Aspotdirga Kasau.

Rakorniskum ini membahas dan mengkaji berbagai permasalahan serta mencari solusi hukum yang terjadi di lingkungan TNI AU, dengan mengusung tema "Optimalisasi Personel Hukum TNI Angkatan Udara dalam Menghadapi Dinamika Perkembangan Organisasi Guna Mendukung Tugas TNI Angkatan Udara".

Kegiatan Rakorniskum tahun 2021 diikuti langsung oleh Kadiskumau Marsma TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., Sesdiskumau, para Kasubdis di jajaran Diskumau, dan para Kakum di jajaran Kotama TNI AU serta diikuti secara Virtual 46 Kepala Hukum di jajaran TNI AU melalui Video Telekonferensi.